Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menegaskan tidak ada
praktik pungutan liar (pungli) di sekolah-sekolah negeri jenjang SMA, SMK, dan
SLB yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Kami tegaskan bahwa memang tidak ada pungli di Sekolah,” ujar Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai di Surabaya, Sabtu (23/8/2025).
Ia menjelaskan bahwa kebutuhan pembiayaan operasional dan
kegiatan pendidikan di sekolah negeri sepenuhnya dibahas secara terbuka antara
pihak sekolah dan Komite, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kegiatan dan
Anggaran Sekolah (RKAS).
Penyusunan RKAS merupakan instrumen transparan yang mengacu
pada ketentuan regulasi dan mengedepankan prinsip musyawarah serta
akuntabilitas publik.
Aries Agung juga menyampaikan setiap sekolah negeri di Jawa
Timur mendapatkan dukungan anggaran dari berbagai sumber, yaitu Dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS), Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
(BPOPP) serta partisipasi masyarakat yang bersifat sukarela dan tidak mengikat.
Perlu diketahui bahwa apabila dana BOS dan BPOPP belum
mencukupi untuk mendukung seluruh program kegiatan satuan pendidikan selama
satu tahun ajaran, maka diperkenankan untuk menggalang partisipasi masyarakat
dalam bentuk sumbangan sukarela, yang dilakukan secara transparan dan
berdasarkan hasil musyawarah bersama antara pihak Komite dan Sekolah.
“Sehingga bisa dipastikan tidak ada pungutan liar atau
pemaksaan dalam bentuk apa pun kepada peserta didik atau orang tua/wali murid,
tanpa melalui rapat bersama sekolah dan komite yang menjadi keputusan bersama”
katanya.
Semua bentuk sumbangan dari masyarakat bersifat sukarela,
tidak mengikat, tidak memaksa, dan didasarkan pada kesepakatan bersama yang
dituangkan dalam berita acara rapat.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah
memerintahkan kadis pendidikan jawa timur memastikan penyelenggaraan pendidikan
di setiap sekolah-sekolah negeri berjalan baik dan benar.
Terutama tentang pengelolaan administrasi sekolah karena
anggaran yang diberikan di bidang pendidikan cukup besar.
Selain untuk gaji guru, tunjangan guru dan perbaikan sarana
prasarana sekolah, tentu juga demi peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Namun, lanjut dia, tentu tidak cukup karena tidak hanya
negeri yang diberikan bantuan, tapi juga sekolah-sekolah swasta di Jawa Timur
yang jumlah seluruhnya mencapai 4 ribu lebih.
"Karena itu tentu perhatian dan kepedulian dari
masyarakat terhadap pendidikan tetap menjadi keterbukaan kami untuk sama-sama
peduli dengan pendidikan," kata pejabat asal Makassar tersebut.
Di samping itu, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bersama
Cabang Dinas serta pengawas sekolah terus melakukan pengawasan secara
berkelanjutan dan akan menindak tegas apabila terdapat laporan atau temuan
adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tata kelola keuangan sekolah yang
bersih, transparan, dan akuntabel.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta menjaga
kondusivitas dunia pendidikan serta melaporkan apabila menemukan indikasi
pungli atau praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan melalui kanal aduan
resmi yang telah disediakan,” ucap dia.
Tak Ada Penahanan Ijazah
Di sisi lain, pihaknya juga memastikan tidak ada ijazah
siswa yang tertahan untuk lulusan tahun 2024 dan 2025 karena seluruhnya telah
diberikan, termasuk sudah dihubungi melalui telepon serta pihak sekolah
mendatangi rumah siswa atau alumni yang belum mengambil ijazahnya.
Sedangkan, pada 2025
ini, ijazah sudah tersambung online sehingga otomatis saat lulus, siswa
atau murid bisa langsung bisa mencetak berdasarkan format yang ada.
“Namun memang tidak menutup kemungkinan, yakni ada siswa
yang belum menerima karena ada ejaan nama salah dalam ijazah yang terbit secara
digital, atau tidak sesuai sehingga harus diperbaiki terlebih dahulu oleh pusat
sebelum diterbitkan kembali setelah itu baru boleh diprint atau cetak,”
katanya.
Kemudian, ada beberapa sekolah yang alumninya sudah lulus
lebih dari 5 tahun, tapi ijazahnya tidak pernah diambil karena sudah bekerja di
luar kota dan pindah alamat serta nomor handphone yang bersangkutan berubah
atau sulit dihubungi.
“Jangan khawatir karena ijazah bisa diambil kapan saja,
termasuk sekolah sudah mendatangi alumni langsung kerumahnya, tapi ada alumni
yang sudah pindah dan bekerja di luar kota. Untuk Ijazah tidak bisa dititipkan ke keluarga
karena harus cap tiga jari oleh yang bersangkutan,” tutur dia.
Bahkan, semua media sosial sekolah-sekolah sudah
mempublikasikan informasi terkait pengambilan ijazah di sekolah dan membubuhi
cap tiga jari tanpa ada syarat apapun.
Apabila masih ditemukan yang merasa ijazahnya tertahan oleh
sekolah maka bisa menghubungi layanan pengaduan ijazah melalui hotline di nomor
081-3110-8881, atau bisa juga di email ppidhumas.dindikjatim@gmail.com.
"Termasuk juga bisa melalui media sosial sekolah
masing-masing," jelas Aries Agung Paewai.
Yang pasti Dinas Pendidikan Jawa Timur bertekad untuk
bersama-sama mewujudkan pendidikan yang berintegritas, transparan dan akuntabel
demi masa depan generasi bangsa, sekaligus mencetak Generasi Emas Indonesia.
Hal tersebut tentu selaras dengan anjuran Gubernur Jawa
Timur Khofifah Indar Parawansa yang mengajak
untuk mewujudkan generasi emas pada
Indonesia Emas 2045 dan Indonesia Maju.
Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa Indikator Indonesia
Maju di antaranya persentase
kemiskinannya tidak boleh di atas 2 persen dan pertumbuhan ekonomi harus di
atas 9 persen.
Tak itu saja, Gubernur Khofifah juga menyampakan bahwa
prestasi pendidikan Jatim patut menjadi kebanggaan, sebab selama enam tahun
berturut turut Jatim berhasil mencatatkan prestasi gemilang dalam Seleksi
Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025.
"Bahkan dalam enam tahun berturut-turut tersebut, Jatim
tidak hanya menjadi provinsi dengan jumlah siswa terbanyak yang lolos di
Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui jalur SNBP, tapi juga Seleksi Nasional
Berdasarkan Tes (SNBT)," tutur Gubernur Khofifah.
"Sama halnya dengan beberapa waktu lalu LKS SMK juga
berhasil menjadi juara umum dan mempertahankannya tiga tahun
berturut-turut," tambah gubernur perempuan pertama di Jatim itu.
Belum lagi prestasi lainnya yang menjadikan Jawa Timur
selalu menjadi barometer pendidikan di Indonesia. (*)
